Tahun Kepemimpinan Perempuan

Selamat Datang 2008 – Tahun Kepemimpinan Perempuan
Catatan Awal Tahun Pesada No. 102/C/Pesada Medan/KKCB/XII/2007

Kepemimpinan perempuan semakin menunjukkan kekuatannya menjelang akhir dekade pertama di millineum ketiga ini. Beberapa pemimpin perempuan telah terpilih menjadi Kepala Negara. Meskipun berbagai kekerasan ingin melumpuhkan pemimpin perempuan sebagaimana yang terjadi di Pakistan kepada Benazir Bhutto, tetapi spirit untuk melawan kezaliman yang dikenal sebagai agenda utama para pemimpin perempuan tidak dapat dibunuh oleh sebuah kematian karena kekerasan dan kejahatan; justru akan menginspirasi gerakan perempuan untuk semakin menunjukkan pentingnya pemimpin yang melawan berbagai bentuk kekerasan dan ketidak-adilan. Oleh karena itu PESADA mencatat tahun 2008 sebagai tahun pembuktian kepemimpinan perempuan, dalam berbagai bentuk.

Masalah kepemimpinan perempuan dan keterlibatan perempuan di dunia politik telah menjadi issue utama yang selalu didiskusikan oleh semua pihak, terutama oleh perempuan sendiri. Hal ini terutama mengemuka ketika PESADA, sebuah ORNOP untuk Penguatan Perempuan bersama PEDULI merayakan Hari Ibu berupa SEMILOKA “Menelusuri Gerakan Perempuan di Sumatera Utara”, yang dihadiri oleh sekitar 120 orang perempuan dan laki-laki dari berbagai tempat di Sumatera Utara . Semiloka tersebut menghadirkan 4 pembicara yaitu Dina Lumbantobing (PESADA) yang mempresentasikan Sejarah Gerakan Perempuan SUMUT, Nurlisa Ginting MSc. (Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan PEMPROVSU), Prof. Darmayanti Lubis (Kaukus Perempuan) dan Benget Silitonga (BAKUMSU).

Pergerakan perempuan di Sumatera Utara sesungguhnya sudah lama dimulai dengan nuansa politik yang cukup kuat. Benang merah gerakan perempuan sebagai gerakan sosial dan politis terlihat dari berbagai issue yang diangkat, mulai dari posisi perempuan di masyarakat adat, lembaga agama, sampai kepada keterlibatan di partai politik dan kemampuan memperoleh kursi di Badan Perwakilan. Situasi politik telah membuat gerakan perempuan pasang surut, baik di internal gerakan perempuan, dan terutama dipengaruhi external gerakan perempuan sendiri. Perubahan nuansa politik dari Kongres Perempuan Indonesia yang pertama di Yogyakarta pada 22-25 Desember 1928 menjadi Hari Ibu di tahun 1938 dengan pergeseran pemahaman Ibu sebagai perempuan yang sudah menikah, menonjolkan aspek ’keibuan’ (feminitas & ’motherhood’) serta berbagai peran lain yang dianggap tidak politis; merupakan salah satu bukti pelemahan peran politik perempuan, demikian pula berbagai bentuk lainnya di masa Orde Baru.

Perjuangan agar peran politik perempuan kembali nyata dan diterima secara sungguh-sungguh di dalam masyarakat dan negara maupun di kalangan perempuan sendiri membutuhkan perhatian dari seluruh pihak. Untuk itu PESADA sebagai ORNOP untuk Penguatan Perempuan di SUMUT menyerukan agar:

    1. Seluruh perempuan, di manapun berada, apapun pekerjaan, posisi maupun peran masing-masing; agar mulai memasuki seluruh arena politik, bahkan mulai dari menjadi anggota PARPOL sampai menjadi pengurus. UU Parpol yang disahkan pada tanggal 6 Desember 2007 telah mulai mengatur agar seluruh PARPOL mewujudkan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian dan kepengurusan.

    2. PARPOL betul-betul membuka pintu untuk perempuan dibarengi dengan kemauan politis yang tinggi, serta menghapuskan budaya ’maskulin’ di lingkungan PARPOL yang secara sistematis telah menyingkirkan perempuan dari arus utama PARPOL. Untuk itu pendidikan kesadaran gender, issue perempuan dan pemahaman berbagai peraturan pendukung perlu dipelajari dan diakomodasikan di dalam platform partai.

    3. Perempuan berani membuktikan dan mendedikasikan dirinya untuk muncul sebagai perempuan pemimpin di semua level, mulai dari CAGUBSU, Calon Bupati (mis: Dairi) sampai ke tingkat pedesaan. Ingat, otonomi daerah paling kuat berawal dari pedesaan.

    4. Seluruh masyarakat berani merubah pemikiran yang memandang kepemimpinan sebagai arena laki-laki dan secara aktif turut mendukung dalam berbagai bentuk, mulai dari pembagian peran yang adil di tingkat rumahtangga sampai kepada negara; bahwa perempuan mampu menjadi pemimpin.

    5. Komitmen Pemerintah melalui posisi yang mempunyai kekuatan bagi Biro Pemberdayaan Perempuan, serta sungguh-sungguh menunjukkan kemauan politisnya dalam membangun partisipasi politik perempuan melalui tersedianya Anggaran yang cukup serta kualitas personil yang memadai.

SELAMAT DATANG 2008
PEREMPUAN ADALAH PEMIMPIN BANGSA

Medan, 31 Desember 2007
Dina Lumbantobing, MA
(Div. Kajian & Penguatan Kapasitas PESADA)

SHARE