LSM: Keadilan dan Kepatutan Penting dalam Distribusi Anggaran

Jurnas.com | Dalam distribusi anggaran perlu memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dua sektor penting, yakni pendidikan dan penanggulangan kemiskinan dinilai penting jadi cerminan fungsi distribusi anggaran.

Namun, RAPBN 2013 ada sejumlah persoalan terkait kedua sektor utama tersebut. Sejumlah aktivis LSM mengusulkan sejumlah rekomendasi penyelesaian, agar anggaran yang disediakan untuk kedua sektor tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Kami minta BPK untuk melakukan audit kinerja terhadap kebijakan alokasi anggaran pendidikan yang telah berjalan selama empat tahun untuk mengidentifikasi tingkat efektivitas dari anggaran tersebut,” kata salah satu anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk APBN Kesejahteraan Hendrik Rosdinar, di Jakarta, Kamis (27/9).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga diminta menyusun laporan kinerja yang terintegrasi mengenai alokasi anggaran pendidikan yang tersebar dalam berbagai pos, menjadi satu kesatuan. Tujuannya agar memudahkan evaluasi anggaran pendidikan yang telah dialokasikan.

Mereka meminta Kemendikbud menjamin bila pada laporan keuangan tahun 2012 kembali mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP/disclaimer), maka honor/tunjangan para pejabat di Kemendikbud harus dikurangi 50 persen. “Agar memberikan efek jera pada para pengguna anggaran pendidikan,” kata Hendrik.

Tak kalah penting, melakukan evaluasi menyeluruh tentang penganggaran yang berkaitan dengan program-program penanggulangan kemiskinan, khususnya PNPM. “Karena, sebagian dana PNPM juga adalah hutang negara RI kepada Bank Dunia. Maka, efektifkan program penanggulangan kemiskinan yang ada, yaitu melalui pengembangan UMKM yang terintegratif,” ujar M Firdaus, rekan Hendrik.

SHARE