Kisah Perempuan di Lima Daerah

Korupsi telah merangsak di semua sendi kehidupan bangas Indonesia. Indek persepsi korupsi enggan turun dari bumi pertiwi selama kurun waktu beberapa tahun. Reformasi birokrasi yang disinyalir bisa mendorong gerbong perubahan untuk menuju kepada kondisi tata pemerintahan yang baik berjalan sangat lambat, bagai kura-kura. Gabaran itulah yang tersaji selama masyarakat sipil yang tergabung di ASPPUK bersama kelompok perempuan mendorong integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan negara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi rakyat.

Dimulai dari musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang disusun minim keterlibatan rakyat, terutama kelompok perempuan miskin hingga pelibatan kelompok tertentu dalam masyarakat. Ini berakibat pada hasil perencanaan yang tidak sesuai kebutuhan masyarakat terutama keberpihakan kepada kelompok rentan, seperti suara perempuan miskin.

Situasi perencanaan tersebut menjadi awal tererosinya integritas dan akuntabilitas aparat pemerintah dari tingkat bawah hingga nasional dalam proses pembangunan. Masyarakat pun kemudian larut dalam situasi minim-integritas dan akuntabilitas. Terjadilah saling melengkapi secara vertikal dan horizontal atanara burukya mental birokrasi dan politisi secara ‘peniruan’ rakyat terhadap pemimpinnya. DI tangan proses pembangunan yang tidak akuntabel, program kesejahteraan rakyat seakan jauh dari ‘jangkauan’ rakyat kecil, khususnya kelompok perempuan miskin dan anak.

Namun ditengah apatiseme tersebut, perempuan di lima daerah bekerja tanpa kenal lelah dalam mendorong terwujudnya integritas dan akuntabilitas, khususnya di kalangan pemerintah yang  dekat dengan kehidupannya. Dengan dibantu LSM, mereka mendekati dan mengajak dialgo pak lurah/kepala desa, sekretaris desa, pak camat dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dengan penuh kesabaran hingga terumuskan program yang sesuai kebutuhan masyarakat. Ada keberhasilan, namun juga ada yang masih memerlukan proses dan menjadi tantangan masayarakat dan kelompok perempuan kedepan. Itulah dinamika dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di tingkat grass root.