Jakarta, – Ribuan perempuan pelaku usaha kecil dan mikro di Indonesia kini sedang dilibatkan dalam sebuah inisiatif penting dari sebuah gerakan nasional untuk menciptakan kebijakan perdagangan yang lebih adil dan inklusif. Melalui peluncuran proyek riset bertajuk “Penguatan Jaringan Usaha Kecil Milik Perempuan yang Adil Gender dan Inklusif untuk Mempengaruhi Kebijakan GEDSI dan Perdagangan di Indonesia”, ASPPUK (Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro) menggandeng Trade and Gender Equality Incubator (TGEI) dan didukung oleh program Regional Trade for Development (RT4D) serta Pemerintah Australia, untuk memperkuat peran perempuan dalam sistem perdagangan global.
Riset ini menjadi langkah awal penting untuk mendengarkan langsung suara perempuan pelaku UMKM dari berbagai daerah mulai dari perempuan penyandang disabilitas, hingga perempuan pengusaha di wilayah tertinggal. Mereka kini mulai mengisi survei online yang dirancang untuk menggali pemahaman dan tantangan mereka dalam menghadapi perdagangan bebas global.
“Kerja sama ini menargetkan untuk menangani ketidaksetaraan gender yang berdampak terhadap keikutsertaan perdagangan di Indonesia dan mendorong partisipasi para pengusaha perempuan dalam pasar internasional.” kata My Linh Nguyen-Lead TGEI.
Mengubah Data Menjadi Kebijakan Nyata
Tak sekadar mengumpulkan data, hasil riset ini akan dirumuskan menjadi sebuah policy brief (kertas kebijakan) yang akan disampaikan kepada berbagai pemangku kepentingan: mulai dari kementerian, parlemen, asosiasi bisnis, hingga lembaga keuangan.
“Kami ingin memastikan bahwa suara perempuan pelaku usaha mikro tidak hanya didengar, tapi juga memengaruhi kebijakan. Survei ini akan menjadi dasar penting untuk menyusun rekomendasi konkret kepada para pengambil kebijakan,” ujar Emmy Astuti, Direktur ASPPUK, Selasa (10/06/2025) di Jakarta.
Kertas kebijakan ini akan membahas secara tajam berbagai hambatan yang dialami UMKM perempuan—mulai dari akses pasar ekspor yang terbatas, prosedur ekspor yang rumit, keterbatasan pelatihan dan informasi, hingga norma sosial yang masih menempatkan perempuan dalam posisi subordinat.
Di sisi lain, riset juga akan menyoroti potensi besar perempuan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih adil dan berkelanjutan jika diberi ruang dan dukungan kebijakan yang tepat.
Mendapat Dukungan Pemerintah Indonesia
Perwakilan pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN) di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag RI) merespon positif kegiatan ini dan meminta ASPPUK menjadi kurasi para pengusaha kecil dan mikro dampingannya bisa terlibat di perdagangan bebas ekspor dan impor.
“284 Juta jiwa penduduk Indonesia memiliki 65 juta usaha kecil dan mikro.
50 persen lebih dari 65 juta usaha kecil dan mikro pengusahanya adalah perempuan. Kemendag RI mempunya program BISA (Berani, Inovasi, Siap dan Adaptasi) guna memfasilitasi dalam produk usaha kecil dan mikro dalam konteks ekspor. ASPPUK bisa menjadi kurasi bersama.” kata Drs.Iqbal Soffan Shofwan, S.IP, M.Si, Dirjen PDN Kemendag RI.
Data Kemendag RI, tahun 2025 ini perjanjian kerja sama dalam negeri terkait pemasaran produk kecil dan mikro telah dilakukan ke sejumlah perusahaan ritel ternama di Indonesia seperti SOGO, Galeri Lafayette, Zara, Alun-Alun Indonesia (Mitra Adi Perkasa Grup), Hypermarket, Supermarket dan Minimarket serta sejumlah perhotelan ternama milik ACCOR Grup seperti Ibis, Novotel, Pullman, Sofitel dan Rafles. Juga bekerja sama dengan perusahaan IKEA Indonesia.
Mengubah Sistem, Mengubah Masa Depan
Melalui proyek ini, ASPPUK ingin membuktikan bahwa perubahan kebijakan tidak harus datang dari atas. Justru, suara-suara dari akar rumput—dari perempuan pelaku usaha kecil di desa, pesisir, dan pasar-pasar lokal—harus menjadi fondasi dari kebijakan nasional dan internasional.
Dengan pendekatan yang berbasis bukti, inklusif, dan kolaboratif, ASPPUK dan TGEI berharap dapat mendorong terwujudnya sistem perdagangan yang lebih adil, sistem yang tidak hanya menguntungkan pemain besar, tetapi juga membuka pintu bagi UMKM perempuan untuk tumbuh dan menembus pasar global dengan bermartabat.
Karena ketika UMKM perempuan diberi ruang untuk tumbuh, maka yang tumbuh bukan hanya ekonomi tapi juga keadilan, kemandirian, dan masa depan yang lebih setara.
Proyek ini tidak hanya akan menghasilkan rekomendasi kebijakan. ASPPUK juga telah merancang serangkaian kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas jaringan UMKM perempuan terkait isu perdagangan dan kesetaraan gender.
Beberapa di antaranya melalui penyusunan modul terkait isu gender dan perdagangan, Pelatihan untuk Pelatih (ToT) , dialog kebijakan, kampanye, dan Partisipasi aktif dalam forum-forum kebijakan di tingkat nasional dan ASEAN untuk menyuarakan pentingnya partisipasi perempuan dalam perdagangan global.
Kegiatan ini dihadiri oleh 51 orang peserta terdiri dari Pejabat Kementerian Perdagangan RI, Kementerian UMKM RI, Kementerian PPPA, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Tim TGEI, SheTrades Hub – International Trade Centre (ITC), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Media nasional, Koordinator Region ASPPUK dari 5 wilayah besar: Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara-Bali, UMKM dari 10 provinsi: Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, NTB, Kepulauan Riau dan UMKM perempuan dari wilayah Jabodetabek.
Testimoni Peserta Program RT4D
Testimoni Peserta Disabilitas Program RT4D
