Semenjak tahun 2010, yang berarti telah dua tahun berlalu dari sekarang, PPSW-Borneo dengan kelompok perempuan basis sebagai mitra dampingan serta CSO lain sebagai jaringannya, bersikeras untuk mengkritisi perencanaan pembangunan, termasuk penyusunan anggaran di akhir bulan setiap tahunnya di kota Pontianak. Bersama lembaga Pakta-Kalbar, yang selama ini aktif dalam analisa anggaran, PPSW-Borneo pun rajin mengkritisi penyusunan RAPBD yang dimulai dari musrenbang tingkat desa sampai kota hingga akhir tahun 2012.
Bahkan kemampuan dan hasil analis atas APBD dan RAPBD menjadi bahan diskusi seru di tengah-tengah kelompok perempuan di tingkat basis. Pak Camat daerah Pontianak Timur pun dengan sukarela mendukung semua inisiatif yang dikembangkan kelompok masyarakat bersama aparat desanya. Bahkan di satu kelurahan, kegiatan diskusi kampong yang menjadi arena untuk mengkritisi hasil musrenbang desa tahun sebelumnya dan persiapan untuk memajukan usulan di musrenabang tahun berjalan, diakomodasi Kelurahan untuk menjadi sarana pertemuan warga untuk merembugkan permasalahan desa, dengan bantauan PPSW-Borneo tuntunya.
Semua upaya dan inisiatif yang dikembangkan kelompok perempuan melalui forum integritas, berhasil dikampanyekan kepada public Pontianak melalui beragam media, seperti; radio swasta dengan talk show, dan bincang-bincang santai di RRI Pontianak, serta siaran persi di media cetak. Disamping itu, beserta Pakta Kalbar pula kelompok perempuan aktif dalam mensosialisasikan hasil temuan BPK tentang penggunaan anggaran pembangunan daerah.
Meski banyak hal yang dilakukan, namun kelompok masyarakat menyadari bahwa proses untuk mendorong integritas aparat pemerintah local melalui keterbukaan penganggaran bagi masyarakat tidak semudah membalikan telapak tangan. Kelompok perempuan bahkan ditolak mentah-mentah saat awal-awal meminta hasil musrenbang tingkat desa dan dokumen APBD dan RAPBD tingkat kota.
Kenangan itu telah lewat. Kini memasuki akhir tahun 2012, pemkot Pontianak telah membuat “kran” keterbukaan khususnya dalam bidang perencanaan. Begitulah pegakuan yang disampaikan Bappeda Kota Pontianak, Syamsul Akbar di Workshop Penguatan Masyarakat Untuk Terwujudnya Integritas dan Akuntabilitas Pemerintah di Kota Pontianak, tgl 20 Desember 2012, di hotel Orchard Pontianak. Dihadapan peserta yang terdiri dari kelompok perempuan, CSO Pontianak, kelurahan, pihak kecamatan, tokoh masyarakat, ia berjujar bahwa Bappeda kota tahun 2012 telah membuat sistem informasi yaitu SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN (SIPP) TRANSPARANSI PROSES PERENCANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN SKPD. Menurutnya informasi itu bisa diakses di http://sipp.pontianakkota.go.id/ (atau melalui Website BAPPEDA: http://bappeda.pontianakkota.go.id/). Menurutnya tujuan membuat website agar masyarakat mudah melihat proses pembangunan. Selain itu, dengan adanya sistem informasi ini diharapkan proses perencanaan dan penganggaran menjadi lebih transparan dan akuntabilitas. Sehingga setiap individu atau masyarakat dapat melihat dan memantau secara langsung, meminimalisir timpang tindih program yang sudah berjalan/terlaksana.
Apakah dengan adanya sistim itu telah berdampak kepada pembangunan ? masih ditunggu benefit yang didapak masyarakat, terutama bagi kelompok perempuan basis. Faktanya, banyak usulan kelompok perempuan dari tingkat desa yang hilang sesampai di level SKPD. Namun begitu, keterbukaan informasi ini menjadi awal public untuk memantau perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada masyarakat banyak terutaama kelompok perempuan dan anak. (ids, dari berbagai sumber)