INILAH.COM, Jakarta – Program permodalan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebaiknya diefektifkan, guna menumbuhkan usaha di kalangan masyarakat miskin.
“Pemerintah juga perlu meninjau kembali kebijakan terkait fasilitasi permodalannya selama ini, misalnya perlunya penyederhaan birokrasi dan prosedur dalam penyaluran permodalan usaha,” kata Yanti, sekertaris eksekutif wilayah Jawa, Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK) dalam Seminar Nasional “Urgensi Pengembangan UMKM bagi Penanggulangan Kemiskinan Perempuan melalui Pengambangan UMKN”, Jakarta, Kamis (13/12/2012)
Menurutnya, pemerintah bisa memberikan program peningkatan kapasitas bagi pelaku usaha yang mendapat dana bergulir. “Dan mendorong pengembangan UMKM yang berintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan nasional,” ucapnya.
Yanti mengeluhkan beberapa program yang diusung pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan, lebih mengutamakan usaha yang besar dan kurang mempercayai perempuan.
“Ini berarti diperlukan memberlakukan kuota keterlibatan perempuan dalam parsipasi, akses, pengambilan keputusan dan kontrol yang berkaitan dengan program-program pengembangan usaha,” ujarnya. [ast]