“Terus terang, saya sangat berterima kasih dengan ASPPUK melalui PPSW-borneo. Karena kiprah merekalah kami yang mengelola program di kecamatan Pontianak Timur bisa sering berkumpul.
Memang sih, ini baru tahap awal. Namun dengan seringnya kita yang menjalankan program PNPM kecamatan dan kawan-kawan di BKM (badan keberdayaan masyarakat) termasuk pengelola KGM (kelompok gizi masyarakat) bisa saling berbagi informasi”, kata Sadimin, PNPM kecamatan, saat berbicara di talk show radio Primadona FM di kota Pontianak, Selasa, 22 Februari 2012. Memang yang terjadi di lapangan selama ini adalah program yang ditujukan bagi kaum miksin di berbagai bidang (ekonomi, kesehatan, pendidikan) – baik dari pemerintah maupun swasta atau LSM – saling tidak “menyapa”. Tumpang-tindih dan berlari sendiri-sendiri. Itulah yang selama ini terjadi di kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak. Kecamatan termiskin di antara kecamatan lain di kota Pontianak, yang juga sering disinyalir menjadi “base camp” jaringan narkoba nasional dan intenational, menjadi lahan “subur” maraknya program-program bantuan bagi kaum miskin.
Gambaran ketertinggalan dan kemiskinan kecamatan Pontianak Timur, diulas dengan jelas oleh Pak Rizal, ketua camat Pontianak Timur, saat tampil dalam talk swhow di radio. “…kami sudah berjuang keras untuk membangun daerah yang terkenal miskin ini. Kami juga bersyukur dengan adanya kegiatan ini. Mudah-mudahan istilah “integritas” dan akuntabilitas yang menjadi “roh” dalam kegiatan ini bisa terwujud, baik bagi aparat desa dan kecamatan juga kelompok masyarakatnya”.
Banyaknya program yang ditujukan bagi kaum tertinggal, khususnya kelompok perempuan, seperti PNPM, perbikan gizi masyarakat, beasiswa dsb, tidak membuat daerah tersebut lekas mentas dari kemiskinan. “itu berarti ada yang tidak benar dalam pengelolaan program dan pembangunan desa dan kecamatan di masyarakat. Salah satunya ialah rendahnya integritas dan akuntabilitas aparat pemerintah dari level rendah hingga kota. Makanya pembentukan forum integritas ingin mendorong integritas itu dari level bawah. Yaitu dengan mensigergikan semua program yg ada di masyarakat supaya tidak tumpang tindih dan ada pemerataan program dan melalui forum masyakat bisa terus memantau dan menegur aparat”, demikan ungkap Reny H. Hidjazie, direktur PPSW-Borneo, sesuai talk show di radio. Bahkan menurut penuturannya, saking seriusnya dan ingin bersinergi antara komponen masyarakat, pertemuan dalam bentuk FGD (focus groups discussion) untuk saling berkoordinasi dan ketemuan antara PNPM, BKM, program perbaikan gizi, yang digagas forum integritas, dimana PPSW-borneo jadi motornya, dilakukan 3 hingga 4 kali pertemuan. Mereka saling berbagi peran untuk mendanai pertemuan tersebut, seperti konsumsi ditanggung secara bergantian.
Talk show di radio menjadi salah satu media forum integritas kecamatan Pontianak Timur untuk mengabarkan apa yang sudah dikerjakannya selama ini bagi masyarakat. Usulan, ide, dan pikiran kelompok masyarakat untuk membangun daerahnya yang diusulkan baik melalui musrenbang dan hearing dgn DPRD, serta forum-forum resmi lain, kian penting untuk diwartakan kepada masyarakat. Media diskusi melalui radio juga dianggap penting oleh Pak Camat Pontianak Timur ini untuk menjelaskan program-program pembangunan kecamatanya bagi masyarakat. Kelihatanya, ia tertarik untuk membuat kegiatan talk show di radio ini bisa berjalan rutin.
Setelah acara di radio Primadona FM, PPSW-borneo juga berencana akan meminta wakil forum integritas bersama dirinya untuk mengisi talk show di radio RRI Pontianak tentang topic yang sama. Harapannya, dengan kampanye yang masif ini, ide dan harapan masyarakat Pontianak Timur khususnya, dan kota Pontianak umumnya bisa lepas dari ketertinggalan, dengan peningkatan integritas dan akuntabilitas aparat pemerintah dan masyarakat. Semoga. (dilaporkan M. firdaus, deputy sen ASPPUK).