Berbicara tentang kemiskinan, pasti sedang bercerita tentang perempuan dan keluarganya. Lihatlah data yang terpapar berikut. Ketenagakerjaan dan pengangguran BPS memperlihatkan bahwa angkatan kerja laki-laki berjumlah 72.251.521 dibanding perempuan yang 45.118.964.
Sementara itu tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan lebih kecil (38,26%) dibanding laki-laki (62,74), dan angka pengangguran perempuan (10,8%) lebih besar disbanding laki-laki (8,1%) (Bidang Perindustrian, 2010). Di sisi lain, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) perempuan (8,76 persen) lebih tinggi dibandingkan dengan TPT laki-laki (7,51 persen).
Anehnya, keterlibatan perempuan dalam ketenagakerjaan sebagai pengusaha menunjukkan jumlah besar, hampir sebanding dengan laki-laki. Persentase perempuan sebagai pengusaha sebesar 41,40 persen dan laki-laki sebesar 58,60 persen. Dari kelompok umur, sebagian besar pengusaha perempuan berada di umur 25-44 tahun (49,58 persen), sedangkan pengusaha laki-laki di umur 45-64 tahun (46,62 persen). Kondisi ini memperlihatkan gairah kegiatan ekonomi yang dilakukan perempuan, secara pelan-pelan mampu mengurangi kemiskinan.
Sayangnya, realita lapangan menunjukan kondisi yang tidak kondusif bagi perempuan pelaku UMKM.Tergambar sekitar 79% masyarakat miskin Indonesia tidak memiliki akses pada layanan keuangan formal. Hanya 21% penduduk yang berhubungan dengan layanan keuangan formal, yakni 19% berhubungan dengan bank, dan 2 % dengan layanan keuangan formal lain. Bahkan, masyarakat miskin yang tak tersentuh layanan keuangan formal berjumlah sekitar 40 % berhubungan dengan layanan keuangan informal dan semi informal dimana perempuan berada.
Program yang digelontorkan pun seperti tidak nyambung antara satu dengan yang lain. Terdapat program yang berjibun di hadapan kita setiap tahun. Lihatlah program di APBN dan APBD, seperti; Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), program SLT (subsidi langsung tunai), BLT (Bantuan Langsung Tunai), P4K (Proyek Peningkatan Pendapat Petani dan Nelayan Kecil), KUBE (Kelompok Usaha Bersama), TPSP-KUD (Tempat Pelayanan Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa), UEDSP (Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam), PKT (Pengembangan Kawasan Terpadu), IDT (Inpres Desa Tertinggal), P3DT (Pengembangan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal), PPK (Program Pengembangan Kecamatan), P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan), PDMDKE (Program Pemberdayaan Daerah Dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi) P2MD (Proyek Pembangunan Masyarakat dan Pemerintah Daerah), program PKH (Program Keluarga Harapan), dan Program Pembangunan sektoral, dsb. Sayangnya hal itu cantik di depan mata, namun tidak menjadi satu alunan nada yang saling melengkapi dalam peningkatan kesejahteraan rakyat.
Gambaran itu terlihat dari lambatnya angka kemiskinan yang turun setiap tahunnya. Terlihat di APBN 2011 mensyaratkan angaka kemiskinan menjadi 11,5-12,5% dari13,33% tahun 2010. Sementara, data BPS menunjukkan persentase kemiskinan tahun 2011 hanya turun 12,49 %. Makanya, ASPPUK merasa terpanggil untuk melakukan analisis terhadap semua upaya pemerintah dalam hal itu. Telaah diatas merupakan salah satu draft hasil analisisnya selama 2 bulan ini. Diharapkan hasil analisisnya bisa menjadi masukan bagi pemerintah dan juga DPR RI sebagai wakil rakyat, yang dalam bulan September dan Oktober 2012 ini sedang melakukan RDPU dengan pemerintah. Dalam melakukan analisis, sejumlah diskusi serius diadakan seknas di kantor ASPPUK dan luar dengan melibatkan sejumlah kalangan kompeten dalam issue tersebut. Mudah-mudahan sumbangsih ASPPUK bisa bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat, terutama kelompok perempuan.
(Disusun M.Firdaus, Deputy ASPPUK).
/p